Sertifikat menjadi hal yang tak terpisahkan ketika seseorang memiliki sebuah tanah dan bangunan. Dokumen itu merupakan bukti sahh secara hukum bahwa Anda merupakan pemilik ataupun yang menguasai lahan tertentu. Namun, seperti diketahui sertifikat tanah memiliki beberapa jenis, tergantung status hak atas tanahnya. Anda pun harus mengetahui macam-macamnya sebelum memutuskan untuk membeli ataupun menguasai suatu aset.

Sejatinya hal ini telah tertuang dalam sejumlah regulasi. Seperti Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan PP Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Atas Tanah. Lantas, apa saja macam-macam sertifikat tanah di Indonesia? Berikut ulasannya sebagaimana dirangkum Kompas.com dari regulasi di atas.

Sertifikat Hak Milik (SHM)

SHM ialah tanda bukti bagi pemegang hak milik. Hak atas tanah yang sifatnya turun menurun, terkuat, dan berkekuatan penuh yang dapat dimiliki seseorang. Kendati tidak terikat oleh waktu atau kekangan pihak luar, pemilik SHM harus tetap mengingat bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Sertifikat jenis ini tak memiliki batas waktu. Namun, hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Selain itu, SHM dapat dijadikan jaminan utang di perbankan dengan dibebani hak tanggungan.

Baca juga: Kenapa Cat Restoran Cepat Saji Dominan Berwarna Merah dan Kuning?

Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU)

Sertifikat HGU merupakan tanda bukti hak atas tanah yang diberikan oleh Negara kepada seseorang atau badan hukum dalam jangka waktu tertentu untuk dimanfaatkan pertanian, perikanan, atau peternakan. Sertifikat ini diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak sesuai dengan perkembangan zaman. Jangka waktu HGU diberikan paling lama 25 tahun hingga 35 tahun. Namun, bila masanya habis dapat diperpanjang paling lama 25 tahun dengan syarat tertentu. Sertfikat HGU dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain ataupun dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan.

Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB)

Sertifikat jenis ini merupakan tanda bukti untuk pemagang HGB yakni seseorang atau badan hukum yang memiliki keperluan mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Tanah yang dapat diberikan HGB di antaranya tanah negara, tanah hak pengelolaan, dan tanah hak milik. Pemberiannya tentu dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan kemudian dapat diperpanjang paling lama 20 tahun. HGB dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain maupun dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan Sertifikat HGB juga bisa beralih dan dialihkan kepada pihak lain ataupun dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan.

Sertifikat Hak Pakai

Sertifikat hak pakai merupakan tanda bukti kepada pemegang hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau milik orang lain. Sesuai keputusan pemberiannya oleh pejabat berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya. Prinsipnya bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, serta segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang. Penerima hak pakai meliputi, WNI, badan hukum, departemen lembaga pemerintah non departemen, serta Pemerintah Daerah. Kemudian, badan keagamaan dan sosial, WNA yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia, serta perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional. Sementara, tanah yang dapat diberikan hak pakai meliputi tanah negara, tanah hak pengelolaan, dan tanah hak milik. Hak pakai dapat diberikan paling lama 25 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 25 tahun atau dengan jangka waktu yang tidak ditentukan selama selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu. Namun, khusus jangka waktu yang tidak ditentukan hanya diberikan ke departemen lembaga pemerintah non departemen, serta Pemerintah Daerah, badan keagamaan dan sosial, serta perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional.

Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS)

Merujuk PP No. 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Rumah Susun, SHMSRS merupakan merupakan tanda bukti kepemilikan atas satuan rumah susun di atas tanah hak milik, HGB, HGU, atau hak pakai di atas tanah negara, serta HGB atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan. Status kepemilikan hanya unit apartemen yang dibeli. Jadi, terpisah dengan fasilitas yang berstatus hak bersama, bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. SHMSRS merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang terdiri dari salinan buku tanah dan surat ukur atas hak tanah bersama dan bagian bersama. Kemudian, gambar denah lantai pada tingkat rumah susun bersangkutan yang menunjukan unit rumah susun yang dimiliki. Dan, pertelaan mengenai besarnya bagian hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama bagi yang bersangkutan. Adapun yang mengajukan SHMSRS ialah pelaku pembangunan rumah susun. Sehingga sertifikatnya diterbitkan terlebih dahulu atas nama pelaku pembangunan. Apabalia unit rumah susun telah terjual, pelaku pembangunan mengajukan pencatatan peralihan SHMSRS menjadi atas nama pembeli.


Sumber: kompas.com